Hi quest ,  welcome  |  sign in  |  registered now  |  need help ?
« »
« »
« »
Get this widget

Dana APBN Rp69,4 M Untuk Jalan dan Jembatan Kota Padang

Posted By Eka Satria Taroesmantini on Minggu, 11 November 2012 | 07.39

PADANG, HALUAN— Tahun 2013 mendatang, Kota Padang bakal mendapat suntikan dana Rp69,4 Miliar dari APBN melalui Kementerian Pekerjaan Umum.

“Dana itu akan diguna­kan untuk berbagai kegiatan pembangunan jalan dan jembatan di Padang,” ujar Ketua Komisi III DPRD Kota Padang Jumadi kepada Haluan, Jumat (9/11).


Dikatakannya, informasi itu didapat langsung dari Dirjen Bina Marga ketika Komisi III melakukan kunjungan kerja ke Kementerian PU di Jakarta beberapa hari lalu.

Dana Rp69,4 Miliar itu, di plot untuk pemeliharan rutin jalan sebesar Rp3,087 Miliar.Terdiri dari jalan Bukit Putus-Teluk Bayur, Jalan Adinegoro, Jalan Prof. Hamka, Jalan Sutan Syahrir dan Jalan By Pass.

Juga ada dana untuk pemeliha­raan rutin jembatan sebesar Rp946,65 juta yang terdiri dari jembatan berbagai jembatan diantaranya jembatan Bukit Putus, jembatan Sutan Syahrir dan jembatan di sepanjang Bypass.

Kemudian untuk pemeliharan berkala/rehabilitasi jalan dialokasikan sebesar Rp8,856 miliar yang terdiri dari jalan Adinegoro, Bukit Putus dan jalan Prof. Hamka.

Dana yang terbesar dialokasikan untuk rekonstruksi/peningkatan struktur jalan Rp33.739 miliar. Terdiri dari peningkatan struktur jalan evakuasi tsunami Simpang Kalumpang-Bypass, peningkatan struktur jalan evakuasi tsunami Simpang Tabing-Bypass dan jalan batas kota Padang-Simpang Haru.

Lalu untuk pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dialokasikan sebesar Rp257 Juta. Juga ada alokasi untuk pembangunan jalan baru By Pass II sebesar Rp6,005 miliar.

Dalam anggaran itu juga terdapat dana untuk pembangunan dua jembatan baru sebagai sarana evakuasi tsunami. Kedua jembatan itu akan dibangun di Palinggam senilai Rp16,6 Miliar.

Dikatakannya, dalam pertemuan dengan Dirjen Bina marga itu, mereka meminta dalam perencanaan pembangunan jangan ada tambahan seperti permintaan jalan motor, fly over, dan lainnya.

“Karena permintaan itu akan menyulitkan perubahan loan (pinjaman) dengan pihak Korea,” kata kader golkar ini.

Pihak Bina Marga juga meminta pembebasan tanah harus disegerakan.

“Namun kami sudah yakinkan, agar pembangunan bisa dilaksanakan terlebih dahulu di lokasi yang sudah bebas. Kami menjamin masyarakat akan mau membebaskan lahan itu jika masyarakat sudah melihat adanya kegiatan pembangunan,” katanya.

Bahkan, untuk pembebasan lahan, dalam APBD sudah pula dianggarkan dana sebesar Rp30 Miliar untuk pembebasan lahan.

“Semoga dengan komitmen kami ini, pihak Korea bisa segera melakasanakan pembangunan jalur II By Pass,” ujarnya.(h/ade)


APBN 2013 Rawan Korupsi


PDK - Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi mengatakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2013 sangat rawan dikorupsi karena APBN 2013 sudah mendekati saat Pemilihan Presiden dan legislatif tahun 2014.

“APBN Tahun 2013 bertepatan dengan makin dekatnya Pemilu Presiden dan legislatif. Kedua peristiwa demokrasi tersebut menuntut mesin partai politik bekerja secara optimal. Untuk bekerja optimal, partai politik butuh uang. Untuk memenuhinya, kader partai politik yang kini duduk di DPR tentu sedikit berani negosiasi dengan pemerintah untuk mendapat uang,” kata Uchok Sky Khadafi, dalam disksusi bertajuk “Alur Anggaran dan Potensi Penyimpangan Anggaran”, yang diselenggarakan tabloid Senayan, di Jakarta, Rabu (19/9).

Salah satu indikasi dari negosiasi yang dilakukan DPR kepada pemerintah adalah begitu cepatnya DPR menyetujui kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL). “Kok cepat amat disetujui,” tanya Uchok Sky Khadafi.

Selain itu lanjutnya, sistem pembahasan anggaran di DPR masih belum memberi akses ke publik untuk menyaksikan prosesnya. DPR dan pemerintah masih saja membahas APBN dari satu hotel ke hotel lainnya. Mereka sepertinya ketakutan kalau publik tahu proses pembahasannya.

“Tidak tertutupnya pembahasan anggaran antara DPR dengan pemerintah, patut dicurigai. Terlebih menjelang Pemilu 2014 mendatang,” ujar Uchok Sky Khadafi.

Selain itu, Uchok juga menyebut belanja modal barang dan jasa yang dalam APBN 2013 berjumlah Rp100 triliun rawan dikorup. “Potensi terhadap modal barang dan jasa ini ada di kementerian terkait,” tegasnya.

Terakhir Uchok Sky Khadafi juga mengritisi hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap jumlah pegawai di berbagai kementerian dengan APBN yang dikeluarkan untuk membayar gaji pegawai.

“BPK menyatakan ada kelebihan anggaran untuk membayar gaji pegawai dan DPR tidak mau mengritisi ini ke Menteri Keuangan,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia, Andi Anto menyesalkan tidak hadirnya sejumlah anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dalam diskusi ini.

“Kesemua anggota Banggar DPR diundang dalam pertemuan ini tapi tidak satupun yang datang. Ini makin mengundang kita untuk mencurigai mereka,” kata Andi Anto.

0 komentar:

Poskan Komentar