Oleh: Indra J Piliang
HINGGA hari ini, setiap kali menjelang perhelatan tertinggi Partai Golkar, kehebohan yang selalu berulang adalah siapa yang paling layak memimpin partai. Padahal, Partai Golkar dikenal paling rutin melakukan suksesi kepemimpinan puncaknya. Benar, hampir tidak ada tradisi seorang Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar menjabat lebih dari satu periode. Hal itu berbeda dengan praktek yang berlangsung di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang rata-rata dua periode. Bahkan akibat turbulensi pergantian Ketua Umum DPP Partai Golkar dalam lima tahun ini, berdasarkan diskresi yang dimiliki DPP, terdapat sejumlah pimpinan daerah yang menjabat lebih dari dua periode. Tetapi keliru jika dua tahun masa kepemimpinan Airlangga Hartarto disebut sebagai satu periode.
Setelah dilantik sebagai Ketua Badan Pelaksana Balitbang DPP Partai Golkar 2010-2014, saya melakukan “lawatan” ke sejumlah area, dari akar, batang, cabang, ranting, hingga daun pohon beringin. Salah satu temuan lapangan yang saya laporkan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie adalah kelompok umur dari Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar yang rata-rata berusia 50 tahun hingga 60 tahun. Pulau Jawa justru menjadi zona paling nyaman bagi kelompok umur itu. Kesulitan Partai Golkar meraih suara pemilih baru dari kelompok pemula, bersumber dari “kesenjangan usia” yang terlalu jauh ini. Sejumlah saran tentu saya sampaikan. Salah satu yang dilakukan adalah menambah badan pemenangan yang bersifat struktural di Pulau Jawa.
“Populasi pemilih di Jawa adalah sebanyak 65% yang diorganisir 25% badan pemenangan. Sementara 35% pemilih Luar Jawa, diurus 75% badan pemenangan,” kata saya setiap kali memberikan penekanan kepada Bang Ical dan Bang Cicip.
Tentu saya tidak dalam posisi menambah kehebohan polemik yang terjadi menyangkut Musyawarah Nasional dipercepat. Mau dipercepat atau diperlambat sekalipun, selama kehidupan organisme politik di dalam tubuh partai masih dipandang mendapat pengaruh dominan dari kepemimpinan personal, tetap saja Partai Golkar mengalami siklus atau lingkaran setan yang sama. Partai Golkar belum terkesan berani melakukan perubahan yang bersifat fundamental. Partai Golkar tak hendak keluar dari zona nyaman sebagai partai yang paling stabil dan dinamis, sekalipun dilanda badai konflik yang serius dan membelah tubuh beringin.
Apa yang saya sebut sebagai perubahan mendasar dan mengakar itu?
Yakni bagaimana partai mampu meraih pemilih-pemilih baru diluar habitat tradisionalnya. Partai Golkar sama sekali tak memiliki pengaruh di lingkungan aktivis mahasiswa kampus, akibat pilihan ideologi sebagai partai tengah yang sama sekali tidak jantan. Spektrum aktivis kampus masih berada di kanan atau kiri, atas atau bawah. Pilihan di tengah adalah karakter pengecut yang mencari aman. Ibarat pasukan yang sedang berada di medan pertempuran, berada di posisi tengah berarti menggunakan tubuh pasukan lain sebagai umpan peluru. Strategi mencari aman dan kehidupan di tengah kematian pihak lain.
Masalahnya, Partai Golkar lama berada di zona itu. Ideologi pembangunan yang dijalankan secara represif oleh rezim Orde Baru, membawa korban-korban marginalisasi atas sebagian warga. Dukungan luas dan terbuka dari birokrasi dan militer, ibarat sendok yang disuapkan berisi makanan bergizi kepada kalangan dewasa. Pilihan politik yang mensyaratkan kedewasaan, terlihat hanya bagian dari retorika belaka.
Lalu, apa yang disebut sebagai mendasar itu?
Salah satunya adalah Partai Golkar tidak pernah melakukan kajian yang serius atas kehadiran partai-partai baru dalam setiap pemilu yang berasal dari pecahan kelompok politik dalam tubuh partai. Andai kekuatan Partai Golkar masih bagian dari kegotong-royongan, tidak terbayangkan posisi politik yang diraih, yakni gabungan dari Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Hanura, PKPI, Partai Berkarya, Partai Nasdem, hingga sebagian Partai Demokrat.
Kegagalan Partai Golkar mempertahankan jumlah pemilih yang sama dalam Pemilu 2014 ke Pemilu 2019, tidak dapat dipisahkan dari kehadiran Partai Berkarya yang berintikan kader-kader yang berasal dari Partai Golkar.
Kenapa Partai Beringin ini sama sekali tak memiliki mekanisme penyelesaian konflik yang tak berujung kepada pemisahan diri kader-kader utamanya?
Hal ini juga tidak terlepas dari sifat dasar dari pohon beringin sendiri. Bagian apapun dari pohon beringin yang terlalu rindang, apabila melepaskan diri, mampu tumbuh menjadi pohon-pohon baru. Sementara ketika beringin terlalu rimbun, dianggap menjadi rumah bagi para jin, hantu, hingga kuntilanak yang menyeramkan.
Bagaimana cara mengatasinya?
Sebagai Ketua Balitbang DPP Partai Golkar, saya menyampaikan satu usulan perubahan mekanisme pemilihan dalam setiap jenjang organisasi. Perubahan itu tidak lagi berdasarkan pada aspek kewilayahan administratif, tetapi bisa menempuh dua cara.
Pertama, yakni penerapan sistem membership. Cabang-cabang yang memiliki anggota aktif yang terverifikasi lebih banyak, mendapatkan suara yang juga lebih banyak dibandingkan dengan cabang-cabang yang sedikit anggotanya. Jumlah suara yang diperoleh masing-masing cabang partai tidak lagi berdasarkan jumlah provinsi, kabupaten atau kota dengan masing-masing satu suara.
Cara yang ditempuh selama ini sama sekali tidak kompetitif dan dinamis, bahkan dibandingkan dengan persaingan internal partai di China. Komite-komite partai di China yang berada di salah satu induk perusahaan publik, bisa jadi memiliki jumlah suara yang lebih banyak dibandingkan dengan komite partai yang berada di satu wilayah administratif. Partai Komunis Chinapun menerapkan sistem keanggotaan aktif yang berkorelasi dengan fasilitas yang bisa dinikmati oleh para pengurus partai.
Kedua, berdasarkan jumlah kursi yang diperebutkan dalam satu wilayah administratif. Bagi saya masih tetap tidak logis, ketika Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki suara yang sama untuk digunakan dalam mengesyahkan keputusan-keputusan partai di level puncak – tidak semata Ketua Umum –, jika dibandingkan dengan DPD Maluku Utara. Jumlah pemilih dan jumlah kursi di Jawa Barat tentu jauh berkali-kali lipat dibandingkan dengan Bangka Belitung, misalnya. Tinggal dihitung saja, berapa jumlah kursi legislatif nasional yang diperebutkan di masing-masing provinsi, sebanyak itu pula kertas suara yang masuk ke kotak suara dalam pemilihan pimpinan partai, misalnya.
Di samping itu, terdapat juga cara lain yang bersifat lebih progresif. Yakni lewat mekanisme pembobotan angka akumulatif satu periode berdasarkan capaian prestasi cabang partai. Misalnya, apabila di daerah itu mampu menyumbangkan kursi legislatif, mampu memenangkan pemilihan langsung kepala daerah, mampu menambahkan jumlah suara signifikan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, tidak memiliki cacat yuridis terkait dengan kader-kader partai yang dikandangkan oleh aparat hukum, sudah pasti jumlah suara akumulatif yang didapatkan jauh lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain yang serba tak mampu.
Terakhir, memberikan hak suara kepada kader-kader yang memiliki prestasi, senior partai, kelompok pemilih pemula, bahkan pemilih independen. Cara ini akan memberikan buah beringin yang tersebar di seluruh dahan dan ranting, bisa dimaksimalkan bagi gerak organisasi secara keseluruhan. Keringat dan kerja keras setiap kader, bakal terus dihitung, guna mendapatkan hak memilih atau hak bersuara dalam kegiatan puncak organisasi.
Apabila perdebatan konseptual, kalkulatif dan rasional seperti ini yang hadir menjelang Musyawarah Nasional Partai Golkar, saya menduga seluruh energi positif bakal terserap, energi negatif terbuang, lalu Partai Golkar memberikan oksigen yang segar kepada kehidupan.
Indra J Piliang: Anggota (Non Aktif) Dewan Pakar Partai Golkar (2016-2019)