TheJakartaWeekly -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan meminta Jokowi segera mengambil keputusan me-lockdown atau karantina wilayah sebelum terlambat. Korban COVID-19 terus berjatuhan.
"102 meninggal dunia. Hari ini, entah sore atau malam, kiranya keluar sebuah kebijakan, dengan nama apapun, jika memang alergi pada sebutan lockdown dari istana. Jika memang telinga istana tak mampu tampung kritik, setidaknya para tuan mampu berpikir kritis. Kita sudah krisis!" tulis Hinca di akun Twitternya, Sabtu (28/3/2020).
Ia mencontohkan kebijakan yang dikeluarkan Bupati Simalungun, Sumatera Utara, JR Saragih, yang membuat keputusan bijak yakni lockdown tingkat Nagori (desa) Bangun Panei.
"Arahannya jelas, perintahnya terukur, momentumnya pas, kordinasinya tepat. semoga niat mulia ini bisa membantu rakyat dari wabah COVID-19," puji Hinca.
Permintaan untuk melockdown Jakarta juga datang dari berbagai pihak. Beberapa dokter yang saat ini berada di front terdepan di sejumlah rumah sakit melalui media sosial meminta lockdown Jakarta segera dilakukan untuk menghntikan laju penyebaran coronavirus yang kian tak terkendali.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono juga meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera mengambil langkah lockdown atau karantina selama 14 hari ke depan. Hal ini guna meredam penyebaran Corona yang menyebabkan Covid-19 di Jakarta yang cukup tinggi.
"Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Solus Populi Suprema Lex. Pak gubernur harus segera lockdown Jakarta selama 14 hari saja, dan siapkan formula penanganan warga terdampak lockdown," kata Mujiyono seperti dikutip Liputan6.com, Sabtu (28/3/2020).
Menurut dia, alokasi yang perlu dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 3-5 triliun untuk menutup kebutuhan warga terdampak. Alokasi itu bisa diambil dari anggaran kegiatan yang tidak prioritas pada APBD DKI 2020.
"Asupan energi sesuai standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dari Kementerian Kesehatan RI (bila mengambil patokan 2150 kkal). Dengan kata lain, warga mengeluarkan minimal Rp 33.000 per hari untuk makan. Kalau semua warga Jakarta ditanggung selam 14 hari, hitungan saya hanya butuh Rp 5 triliun," katanya.
Dia menambahkan, Anies tidak perlu takut dengan sanksi politik dari pemerintah pusat. Karena Gubernur DKI Jakarta dipilih secara langsung oleh warga Jakarta bukan ditunjuk Presiden. Namun, dia meminta Anies merumuskan formula lockdown yang bisa diterapkan di Jakarta.
"Selama 14 hari lockdown itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus bisa menjamin kebutuhan warganya. Misalnya dengan mendistribusikan bahan pangan langsung ke setiap rumah seperti yang dilakukan Filipina. Tapi warga wajib berdiam diri di rumah," kata dia. (Oce)