TheJakartaWeekly - "Mega Skandal Korupsi Uang Rakyat" menjadi bahasan diskusi pada sarasehan yang ditaja oleh Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM), Kamis (5/3/2020) di sekretariat PIM Jalan Warung Jati Timur No. 7 Jakarta Selatan.
Diskusi tersebut dihadiri banyak tokoh, seperti Ketua Umum DN-PIM Din Syamsuddin, pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy, Direktur Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamudin Daeng, Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Institute, Peneliti Senior Indef Dr Eny Sri Hartati, anggota DPR RI F PKS Anis Byarwati dan moderator dr Ulla Nurachmawati.
Din Syamsuddin mendesak DPR RI agar membentuk panitia khusus (pansus) untuk membuktikan keseriusan wakil rakyat mengungkap skandal PT Asuransi Jiwasraya.
Ia berpendapat jika saat ini saja sudah ada lebih dari satu panitia kerja yang dibentuk para legislator untuk kasus Jiwasraya, maka seharusnya Pimpinan DPR RI seyogianya membentuk Pansus.
"Kami akan sampaikan ke DPR RI agar sebagai Wakil Rakyat perlu membuka diri melihat persoalan ini sebagai suatu persoalan serius. Maka, sangat wajar kalau ada pansus untuk kasus itu," kata Din
Sementara itu Direktur AEPI Salamuddin Daeng pesimis penanganan kasus dugaan korupsi Asuransi Jiwasraya bisa lebih cepat. Ia menilai kasus itu akan seperti bola salju. Semakin bergelinding, maka akan menambah permasalahan baru.
"Jiwasraya itu akan menggelinding seperti bola salju. Karena ada beban besar di sana, beban di surat utang negara," kata Salamuddin
Kita Gila Semua
Hal itu juga senada dengan Syahganda Nainggolan yang menyebutkan, angka korupsi dalam skandal Jiwasraya lebih besar daripada kasus pembobolan Bank Bali di era Presiden Bahaharuddin Jusuf Habibie, dan kasus pembobolan Bank Century di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“BPK bicara sampai sekarang Rp 17 triliun kerugian negara. Kalau dibandingkan masa Habibie itu cuma Rp400 miliar, semua orang Indonesia heboh. Zaman SBY Bank Century Rp6,7 triliun orang bilang sudah gila Indonesia. Sekarang Jiwasraya, kita gila semua,” sebut Syahganda.
Kasus ini melibatkan Direktur PT Hanson Internasional, Benny Tjokrosaputro. Menurutnya ini tidak bisa terlepas dari peran penguasa.
Karena itu Syahganda Nainggolan pesimis, korupsi Jiwasraya berpotensi tidak terungkap.Karena kasus ini berpotensi besar membongkar dugaan penggunaan dana korupsi untuk membiayai kebutuhan Pilpres 2019 oleh salah satu pasangan calon.
“Ini bisa berhadapan, menggali dana-dana politik, itu sudah hukum kekuasaan. Enggak bicara fitnah, karena trennya meningkat dari zaman Habibie, SBY dan sekarang angkanya luar biasa,” tandasnya.
Oleh karenanya tidak tepat jika skandal Jiwaraya Gate ditangani oleh Kejasaan Agung.
“Kejaksaan itu enggak ngurusin persoalan seperti ini. Itu harus DPR ke Pansus dan kemudian KPK turun tangan,” tegasnya. Ia mengaku kecewa pada KPK karena kehilangan taji.
Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengatakan, jangan sampai kasus mega korupsi ini tertutup oleh kasus yang mengguncang dunia saat ini yaitu virus corona.
"Perampokan di Jiwasraya menelan kerugian negara. Ini bukan uang kecil!" tegasnya.
Uang rakyat, kata Anis, perlu diselamatkan. Belum lagi kasus Asabri dan beberapa korupsi yang lain, maka DPR harus bekerja keras membongkar dugaan perampokan pada BUMN yang dikelola pemerintah. Dia mengatakan DPR bukan kantor cabang pemerintah.
Korupsi Jiwasraya baru dibahas Panja Industri Keuangan Komisi XI DPR RI. Karena itu Panja tidak bisa memanggil yang terlibat dalam kasus tersebut. Berbeda apabila kasus itu ditangani oleh Pansus.
Anis berjanji akan mendorong DPR agar kasus ini dibahas dalam Pansus DPR, dan segera mengungkap siapa para pelaku perampok uang rakyat tersebut.
Menurutnya PKS akan menolak bailout atau dana talangan penyertaan modal negara (PNM) untuk Jiwasraya. Ia meyakinkan partainya akan maksimal menyelamatkan uang rakyat.
Hanya PKS dan PD di DPR yang menyuarakan untuk bongkar kasus Jiwasraya. "Kami akan menyelamatkan uang rakyat," tutupnya. (Oce/Iyan/rls)